3EB09-TUGAS 2-BAHASA INDONESIA 2

CHANNEL

Disudut pinggir jalan sekitar bundaran HI sedang duduk seorang pria yang berperawakan kurus dengan wajah yang lesu. Pria itu berkemeja biru langit membawa sebuah map cokelat. Wajahnya berkeringat, menandakan kelelahan yang teramat mendalam. Dia juga memegang sebuah plastik yang berisi es teh manis yang sudah hampir habis. Pria itu bernama Ibra.

Ibra

Hari ini aku bersiap-siap untuk wawancara disebuah perusahaan akuntan publik yang sudah terkenal di Indonesia. Aku mepersiapkan diriku semaksimal mungkin agar lebih terlihat menarik. Telah kupersiapkan kemeja biru ini dengan sepatu pantofel. Aku semir sepatu ini sampai mengkilat. Hari ini aku siap untuk menghadapi wawancara kali ini.

Wawancara ini bukan pertama kalinya bagiku. Penolakkan pertama itu sudah menajadikan pelajaran yang teramat berharga. Aku terlalu menyepelakan sehingga aku ditolak. Penolakkan itu membuat aku sangat sakit hati, apalagi dengan perkataan pihak HRD-nya. Saat itu ia mengatakan, “apa yang kau punya? Apa latar pendidikkan anda? Siapakah yang membawa anda kesini?”. Pertanyaannya yang terakhir itu yang membuat aku sakit hati. Aku hanya menjawab dengan tenang “tidak ada pak, saya melamar kerja disini karena keinginan saya sendiri. Karena saya merasa saya memiliki kemampuan untuk bergabung di perusahaan ini”.  Pihak HRD hanya mempersilakan saya untuk keluar sambil menunggu kabar pengumuman penerimaan.

Aku duduk di kursi pajang dengan beberapa orang pelamar. Disana aku berkenalan dengan seorang pria. Dia menanyakan hal yang sama dengan pihak HRD, siapa yng membawa saya kesini. Tapi dengan penuh percaya diri yang tinggi saya mengatakan tidak ada yang membawa saya. Lalu dia mengatakan bahwa diterima di perusahaan ini tanpa ada “channel” itu hal yang sangat tidak mungkin. Kemungkinan besar saya tidak akan  diterima. Saya tidak terlalu memperdulikan hal itu, bagi saya bekal pendidikan yang saya dapatkan sudah cukup dan saya optimis pasti saya akan diterima.

Seorang wanita paruh baya keluar dari ruangan HRD, dia keluar dengan membawa map berwarna biru. Dia keluar dengan wajah yang sedikit agak menyeramkan, bagiku. Tapi batin ku  tetap optimis aku pasti akan diterima. Dia mengatakan bahwa dari 50 orang pelamar hanya 10 orang yang hanya diterima. Aku tetap yakin dalam hati pasti akan diterima. Tetapi sampai nama ke-9 nama ku belum disebut juga. Nama yang terakhir disebut, kali ini rasa percaya diriku runtuh, jantung ku berdebar kencang, keringatku mengalir deras, kaki ku semakin kaku. Tibalah nama ke-10 disebutkan, tapi nama ku tak juga disebut. Kali aku serasa dunia seakan runtuh, petir serasa menyambar ku di siang hari bolong. Aku duduk terkulai lemas. Tapi aku sangat terkejut saat mengetahui teman yang tadi berkenalan denganku diterima. Dia memang punya “channel” di perusahaan ini. Padahal latar pendidikkan dia jauh dari diriku. Aku merasa hidup ini tak adil, kenapa dunia ini sangat tidak berpihak kepadaku. Tapi aku masih tidak putus asa, pasti masih ada perusahaan yang memiliki keadilan. Lain kali aku pasti bisa membuat mereka kagum dengan kemampuan yang aku miliki.

Dengan setelan kemeja biru dan sepatu pantofel yang telah aku semir, aku mantap memasuki kantor akuntan publik ini. Aku tetap melamar pekerjaan walaupun tak memliki “channel” lagi. Aku tidak setuju dengan pola penerimaan kerja di Indonesia, yang masih saja menerapkan pola KKN. Didalam hati aku selalu berpikir kenapa di zaman yang modern ini masih saja menerapkan praktek kecurangan. Untuk apa kita bersekolah setinggi-tingginya kalau ternyata saat melamar pekerjaan kita harus juga ditentukan oleh “orang dalam”.

Gedung akuntan publik ini berada disekitar kawasan bundaran Hotel Indonosia. Sebuah kawasan yang tergolong elite di kawasan Jakarta. Gedung ini berlantai 25, tempat pelamaran bagi karyawan baru berada di lantai 5. Tempatnya berada di ujung lorong lantai 5 ini. Di sekitar lorong terdapat beberapa lukisan yang terlihat sangat artistik dan pohon- pohon hias yang disusun rapi sepanjang koridor. Saat memasuki ruangan tersebut ada meja dan kursi yang ditempati oleh seorang wanita cantik yang mengenakan kemeja berwana merah dilengkapi dengan blazer dan rok hitam. Wanita itu terlihat sangat ramah, dia mempersilakan kami untuk duduk mengantri di bangku panjang tersebut sambil menunggu giliran untuk dipanggil. Aku saat itu mendapat giliran ke 8. Mengetahui mendapat urutan ke-8 aku sangat senang, karena terus terang sangat senang mendengarnya. Karena nomor itu adalah angka hoki bagiku, walaupun sebenarnya aku tidak terlalu mempercayai mengenai mitos-mitos. Tapi selama ini aku selalu beruntung dengan angka tersebut.

Aku kembali mendapat kenalan disana. Seorang wanita yang berpenampilan menarik, kami berbincang-bincang mengenai pengalaman yang telah kami miliki. Ternyata dia adalah seorang akuntan lulusan universitas negeri dengan lulus sebagai Cum Laude. Pegalaman yang kami miliki hampir sama, aku pun juga lulusan dari universitas negeri ternama di Indonesia,  juga Cum Laude. Aku adalah mahasiswa dengan lulusan terbaik di unversitas ku. Hal itu yang membuat kepercayaan diriku semakin tinggi. Dia lalu bertanya padaku, hal yang sama pernah ditanyakan oleh pihak HRD dan lelaki yang aku temui pada saat wawancara pertama ku, “siapa yang mebawa anda kesini?”. Aku sudah terlalu muak dengan pertanyaan itu, rasanya aku ingin menutup telingaku saat mendengar pertanyaan itu. Tapi dengan mantap aku mengatakan “aku membawa latar pendidikkan ku kesini”. Wanita itu hanya tersenyum mendengar ucapanku. Dia lalu beranjak pergi, karena nama nya sudah dipanggil untuk di wawancara. Aku duduk sambil membolak-balik berkas yang aku masukkan ke amplop cokelat ini. Aku tersenyum sendiri dan berkata dalam hati “aku bisa membuat kalian terkagum-kagum padaku”.

Kini tiba giliranku dipanggil untuk wawancara. Aku berdiri tegak memegang amplop cokelat ini dengan erat. Aku tersenyum kepada wanita berkemeja merah yang memanggilku. Saat memasuki ruangan aku mengetuk pintu, lalu membuka perlahan sambil memberikan salam kepada dua orang yang duduk di  kursi dan meja panjang dihadapannya. Mereka berpenampilan rapi, sambil memegang sebuah kertas dan pulpen. Salah satu dari mereka adalah seorang lelaki paruh baya yang memiliki wajah teduh dan sangat berwibawa, beliau mengenakan kacamata yang sepertinya sengaja ditaruh dibawah hidungnya. Dengan melihat sambil menundukkan kepala dia tersenyum dan mepersilakan aku masuk. Tahap pertama beliau menanyakan nama dan latar belakang pendidikkan ku. Dia sangat terkesan dengan prestasi yang aku raih. Beliau juga terkagum-kagum dengan nilai Indeks Prestasi yang aku miliki dan berkata, “ternyata kau sangat jenius”. Mendengar ucapan itu aku sangat merasa tinggi, aku percaya pasti aku akan diterima. Lalu dia bertanya “ apakah kau punya kenalan disini? Maksud saya apa ada yang membawa anda kesini? Lalu apa kemampuan yang anda miliki?”. Lagi dan lagi aku harus mendengar ucapan itu untuk kesekian kalinya, akhirnya aku geram dan berkata, “saya disini datang dengan membawa latar pendidikkan yang saya miliki, saya hanya membawa otak yang saya miliki dan segudang prestasi”, bentakku. Belum sempat aku melanjutkan ucapanku, lelaki tua itu menyela pembicaraanku, “baik saya sudah dapat mengambil kesimpulan dari sedikit pertanyaan yang saya ajukan. Sebenarnya saya hanya ingin mengetes anda. Tidak ada maksud apa-apa dari pertanyaan ‘siapa yang membawa anda’ saya ingin mengetes kepribadian anda, sopan santun anda. Saya sangat tertarik dengan prestasi anda dibidang pendidikkan. Awalnya saya merasa kalau anda adalah orang yang tepat ntuk mengisi jabatan di kantor kami. Akan tetapi yang kami perlukan bukanlah sekedar orang yang pintar, melainkan orang yang juga pintar dalam memposisikan dirinya dan memiliki kepribadian yang baik. Apalah arti pendidikkan yang tinggi, nilai yang mengagumkan, prestasi yang banyak, jika kepribadian kurang, apalagi tidak dapat mengontrol emosi. Baik saya rasa cukup wawancara anda kali ini, silakan tinggalkan ruangan ini, terima kasih.” Lelaki paruh baya itu mempersilakan saya keluar sambil menyunggingkan senyum tipisnya yang terasa agak sinis bagiku.

Aku keluar dari ruangan itu, perasaanku sangat campur aduk saat itu. Rasa emosi lebih mempengaruhi pikiranku saat itu. Aku tidak habis pikir kenapa dia berkata seperti itu. Apa yang salah dengan ucapanku, toh benar untuk apa memiliki ‘orang dalam’ kalau ternyata aku memiliki otak diatas rata-rata. Sumpah serapah keluar dari bibirku, “perusahaan macam apa ini? Apa ini yang disebut perusahaan terbaik? Kalian pikir aku tida bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari tempat ini. Aku punya otak diatas rata-rata, prestasiku banyak”, aku sedikit berteriak. Dan tak terasa. Bruuk. Aku menabrak wanita tua yang sedang membawa tas lumayan agak besar. Karena sedang dipengaruhi rasa emosi aku memarahi wanita tua itu. Tapi apa yang aku dapatkan, wanita itu balik menasehatiku, “Hei anak muda yang pintar, yang memliki prestasi yang tinggi, begini cara kau memperlakukan orang yang lebih tua, walaupun aku tau bukan sepenuhnya diriku yang bersalah tapi aku meminta maaf. Pantas saja sampai sekarang kau sulit mendapat pekerjaan, bahkan pekerjaanpun tak mau menerima kau. Sopan santun kau tidak ada, kepribadian kau minus. Kau pertahankan saja sikapmu angkuhmu itu anak muda”. Wanita itu berlalu begitu saja, aku hanya berdiri diam menatap nya pergi dan hanya melihat punggungya yang semakin jauh pergi menyusuri jalan. Kakiku lemas, seperti ada tamparan keras dipipiku saat ini. Aku berjalan lemas menuju pedagang di ujung jalan dekat halte Trans Jakarta. Disana aku duduk sambil sedikit menyeruput minuman yang baru saja aku beli, kata-kata wanita tua seperti sebuah tamparan yang teramat keras dan menyadarkan diriku atas kesalahan yang telah aku perbuat. Tak terasa aku hampir menghabiskan minumanku, mungkin karena terlalu terkejut sehingga aku merasa sangat dehidrasi. Aku tertegun menatap orang-orang yang berlalu lalang dihadapanku. Perkataan wanita tadi menyadarkan ku akan sebuah arti kesabaran, menyadarkan aku mengenai sopan santun. Kali ini aku sadar pendidikkan yang tinggi dan prestasi yang banyak bukanlah satu-satunya hal yang penting atau tolak ukur kau didalam masyarakat. Hal itu hanyalah sebuah status, harusnya aku yang mengaku orang yang berpendidikkan lebih dapat mengontrol emosiku, menjaga tutur kataku. Mungkin mereka yang mudah mendapat pekerjaan, bukan karena pendidikkan mereka yang tinggi atau hanya karena mereka memiliki ‘channel’ di perusahaan itu. Tapi mereka memiliki sebuah faktor keberuntungan dan juga memiliki kepribadian yang menarik. Aku menyadari jika kita memiliki kepribadian yang menarik msyarakat pun akan menerima kita dengan baik pula, diriku terlalu dipenuhi dengan kesombongan. Aku tersadar dan sangat berterima kasih pada Tuhan karena lewat wanita itu aku menyadari akan pentingnya rendah hati dan kesabaran. Tekadku kembali bulat, aku akan kembali melamar pekerjaan, kali ini aku memperbaiki diriku kembali.

Review Jurnal Aspek Hukum dalam Ekonomi

Review 2

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

Sugiatminingsih

STIH Sunan Giri Malang

MEDIATOR

Seperti disebutkan diatas, mediasi bukan pranata hukum, melainkan pranata sosial. Karena itu, pekerjaan mediasi bukanlah pekerjaan di bidang hukum, walaupun pekerjaan paling utama menyelesaikan sengketa hukum. Karena itu mediator tidak harus ahli hukum. Seorang ahli lingkungan (bukan ahli hukum lingkungan), seperti seorang ahli biologi, ahli kehutanan dapat menjadi mediator yang sangat baik menyelesaikan sengketa lingkungan. Syarat utama mediator adalah kemampuan mengajak dan meyakinkan pihak yang bersengketa untuk mencari jalan terbaik menyelesaikan sengketa mereka (keahlian dalam teknik mediasi). Seorang ahli ekonomi dapat menjadi mediator yang baik Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan 137 menyelesaikan sengketa bisnis dengan berbagai perhitungan resiko ekonomi kalau berperkara ke pengadilan. Alhasil, pekerjaan mediasi terbuka bagi semua orang, termasuk ulama atau tokoh masyarakat. Pendekatan sosial atau keagamaan dapat menjadi pangkal tolak menyelesaikan sengketa keluarga (baik keluarga kecil atau keluarga besar), tanpa harus menyentuh ketentuan hukum tertentu. Seperti diuraikan di muka, yang harus disentuh dalam mediasi ada rasa keadilan atau kepatutan.

LINGKUNGAN MEDIASI

Lingkup mediasi tidak semata-mata perkara besar (dalam arti sosial atau ekonomi), contoh contoh berbagai perkara sederhana dan atau kecil yang berlanjut sampai ke Mahkamah Agung dan lain perkara sederhana lainnya. Tentu hal ini dapat diperdebatkan. Memang nilai ekonomi perkara tersebut kecil, tetapi harga diri, kehormatan bukanlah sesuatu yang sederhana. Tetapi apakah harga diri kehormatan itu tetap besar dibandingkan hubungan darah antara mamak dan kemenakan, atau hubungan sosial persaudaraan antara tetangga yang berbatasan atau warga sekampung. Hal yang sama dalam perkara yang kemudian dipidanakan. Terpidananya seorang suami yang melakukan kekerasan ringan terhadap istrinya. Terpidananya seseorang yang karena bertengkar mengancam tetangganya. Seperti disebutkan terdahulu, di beberapa negara sedang dikembangkan penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice  yang memungkinkan perdamaian antara pelaku dan korban (Usman, 2003 : 15) Hal-hal yang disebutkan di atas, adalah contoh-contoh perkara sederhana atau kecil yang sampai ke pengadilan. Dapat diduga, dalam masyarakat kecil bangsa kita, begitu banyak sengketa yang tidak menemukan penyelesaian. Berperkara ke pengadilan tidak mereka tempuh, karena tidak mampu, baik secara ekonomi atau sebab-sebab sosial lainnya (seperti takut dan lain-lain). Bagi mereka yang berposisi kuat ada kemungkinan enggan membawa perkara ke pengadilan. Bukan saja karena pertimbangan biaya, beperkara berarti mempertaruhkan reputasi, kehormatan yang mungkin di rasa lebih berharga dari sengketa itu sendiri, Seandainya di tengah-tengah mereka ada mediator maka sengketa itu dapat menemukan penyelesaian secara memuaskan semua pihak. Perlu juga ditambahkan banyak sekali perkara-perkara sederhana yang tidak terkait dengan harga diri atau kehormatan, misalnya sengketa harga sewa rumah, atau satu unit hunian di apartemen sederhana. Bagi yang menyewakan, memperkarakan ke pengadilan tidak menguntungkan. Bayaran untuk advokat Volume 12 Nomor 2 Juli - Desember 2009 138 lebih mahal dari harga sewa. Bagi yang menyewa tidak ada advokat yang mau membela. Bayarannya terlalu kecil dibandingkan dengan waktu yang harus dipergunakan. Sengketa-sengketa ini akan sangat mudah dan memuaskan apabila diselesaikan melalui mediasi.

PENUTUP

Demikian beberapa catatan mengenai mediasi. Bagi mereka yang pernah mendengar atau membaca tentang mediasi tentulah dapat memahami bahwa mediasi sangat penting untuk dikembangkan, di lain pihak perkembangan itu sendiri berjalan merangkak dengan pelan. Pengetahuan dan kesadaran menyelesaikan sengketa melalui mediasi belum dianggap sebagai alternatif penting untuk menyelesaikan sengketa. DPR dan Pemerintah telah melakukan terobosan sangat penting untuk mendorong pengembangan mediasi. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan industrial, mewajibkan mediasi (bila perlu arbitrase setelah mediasi), untuk menyelesaikan sengketa kerja sebelum diselesaikan melalui putusan pengadilan. Namun hal ini masih perlu disosialisaikan kepada setiap unsur masyarakat, agar mereka tidak tergesa-gesa melaporkan kepada pihak Kepolisian dan langsung diprosesmelalui penuntutan oleh Kejaksaan dan proses pengadilan. Penyelesaian melalui mediasi ternyata lebih sesuai dengan budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia, sehingga mencegah adanya konfli keluarga dan masyarakat secara lebih luas.

Review Jurnal Aspek Hukum dalam Ekonomi

Review 2

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

Sugiatminingsih

STIH Sunan Giri Malang

PERANAN MASYARAKAT

Telah diketahui, pemeran utama dalam mediasi adalah pihak-pihak yang bersengketa atau yang mewakili mereka. Mediator dan hakim semata-mata sebagai fasilitator dan penghubung untuk menemukan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediator atau hakim sama sekali tidak dibenarkan menentukan arah, apa lagi menetapkan bentuk maupun isi penyelesaian yang Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan 135 harus diterima para  pihak. Namun mediator atau hakim diperbolehkan, menawarkan pilihan-pilihan berdasarkan usul-usul pihak-pihak yang bersengketa sekedar mendekatkan perbedaan-perbedaan untuk menemukan kesepakatan antara pihak yang bersengketa (Goodpaster, 1999 : 25). Mengingat keharusan peran pihak-pihak yang bersangkutan dan pembatasan peran mediator atau hakim, secara sosiologis penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat disebut penyelesaian sengketa dari dan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat berperan menyelesaikan sengketa mereka sendiri. Dengan cara-cara tersebut  diharapkan penyelesaian akan lebih memuaskan setiap pihak yang  bersengketa. Kalaupun ada kemungkinan unsur mengalah, yang lahir dari prinsip take and give, hal itu lahir dari kemauan atau kehendak sendiri. Inilah yang membedakan mediasi dengan penyelesaian melalui arbitrase. Selain tetap menggunakan cara-cara beracara yang lebih zakelijk, arbiter lah yang memutuskan dan menentukan isi putusan arbitrase. Prosedur arbitrase dapat disebut sebagai peradilan semu (quasi rechtspraak). Sebagai suatu bentuk penyelesaian sengketa dari dan oleh masyarakat, mediasi dapat dipandang sebagai pranata sosial (social institution), bukan pranata hukum (legal institution). Dengan demikian perkembangan atau keberhasilan mediasi sangat tergantung pada sikap sosial masyarakat yang bersengketa. Aturan-aturan hukum yang bersifat mengatur (relegenrecht) dapat dikesampingkan demi mencapai kesepakatan mediasi. Tentu saja aturan yang bersifat memaksa (dwingenrecht) tidak dapat dikesampingkan. Kesepakatan mediasi juga tidak dibenarkan kalau bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan kepentingan umum. Ongkos perkara yang mahal, ditambah berbagai pertimbangan praktis lain (waktu, reputasi, kekhawatiran kalah), telah mendorong perkembangan mediasi. Tetapi, selain pertimbangan-pertimbangan praktis tersebut, dalam masyarakat tertentu, mediasi dapat juga berkembang atas dasar tata kehidupan masyarakat itu sendiri. Di Indonesia, mediasi memiliki landasan spiritual yang kuat untuk berkembang. Ikatan-ikatan kemasyarakatan, seperti (keanggotaan) masyarakat hukum (rechtas-gemeenschap), paham kekeluargaan, dan lain-lain, semestinya menjadi dasar penyelesaian sengketa secara kekeluargaan daripada berperkara di pengadilan. Demikian pula paham keagamaan (Islam), seperti persaudaraan seagama, permusyawaratan, agama sebagai rahmat bagi semua orang (semua makhluk), kewajiban saling menyantuni, kewajiban melindungi dan menghormati keyakinan yang berbeda, semestinya mendorong menyelesaikan secara kekeluargaan setiap sengketa. Volume 12 Nomor 2 Juli - Desember 2009 136 Tentu dapat dipertanyakan: Apakah dasar-dasar spiritual tersebut dapat menopang penyelesaian damai sengketa-sengketa bisnis, dan lain-lain semacam itu? Selain kemungkinan melibatkan jumlah yang besar, persoalan yang kompleks, sengketa-sengketa bisnis atau sengketa lain, dapat berlintas lingkungan sosial budaya yang berbeda, lintas saku, bahkan lintas bangsa. Kesadaran yang tumbuh dari nilai-nilai sosial dan keagamaan mengenai akibat suatu perkara, ditambah berbagai pertimbangan praktis sebagaimana dikemukakan di atas, akan menjadi pendorong kuat menyelesaikan sengketa di luar proses peradilan khususnya melalui mediasi. Menyelesaikan sengketa melalui pengadilan bukan sesuatu yang buruk. Pengadilan adalah pranata menyelesaikan perkara secara damai (sebagai lawan dari tindakan kekerasan). Menyerahkan sengketa ke pengadilan, selain memilih jalan damai, juga sebagai penolakan penyelesaian dengan menghakimi sendiri (eigenrichting). Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagai bentuk penyelesaian secara hukum yang bersifat netral (tidak memihak). Namun, pengalaman nyata menunjukkan, penyelesaian melalui pengadilan tidak selalu memberi kepuasan. Selain ongkos, waktu, reputasi dan lain-lain, tidak jarang dijumpai begitu banyak rintangan yang dihadapi menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Bukan saja kemungkinan putusan tidak memuaskan, tetapi suatu kemenangan yang telah ditetapkan itupun belum tentu secara cepat dapat dinikmati karena berbagai hambatan seperti hambatan eksekusi. Bahkan kemungkinan pada perkara baru, baik dari yang kalah atau dari pihak berkepentingan  lainnya. Dalam keadaan seperti itu, putusan pengadilan sekedar sebagai putusan, tetapi tidak berhasil menyelesaikan sengketa. Berbeda dengan penyelesaian sengketa di luar proses peradilan seperti mediasi, bukan semata-mata mencapai putusan, tetapi putusan yang menyelesaikan sengketa.

Review Jurnal Aspek Hukum dalam Ekonomi

Review 1

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

Sugiatminingsih

STIH Sunan Giri Malang

Abstracts

Settlement of disputes, not always carried out with the trial court, but through

 peaceful means can be adopted and pursued more effectively and efficiently with peace institutions. The Government has made a very important breakthrough to encourage the development of mediation. Law No. 2 of 2004 on Settlement of industrial disputes, compulsory mediation (if necessary arbitration after mediation), to resolve labor disputes resolved through a decision before the court

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini media massa selalu memberitakan kasus-kasus sengketa atau tindak pidana yang yang sangat marak di pengadilan. Belum selesai kasus Prita Mulyasari yang sampai sekarang belum terselesaikan, walaupun terdapat tekanan publik yang sangat gencar dengan pengumpulan koin untuk membebaskan Prita dari ancaman hukuman perdata dan pidana, media massa menyiarkan lagi kasus Luna Maya. Luna Maya dilaporkan ke Kepolisian Metro Jaya, karena dianggap mencemarkan nama baik wartawan infotainment melalui jejaring sosial Twitter. Mirip dengan kasus Pritta, sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik    (ITE), Luna Maya akan diancam dengan hukuman maksimal 6 tahun dan denda 1 milyar rupiah. Kasus ini menjadi lebih ramai karena tidak semua asosiasi wartawan setuju dengan pelaporan kasus ini ke Kepolisian, apalagi sampai ke Pengadilan. Beberapa tokoh wartawan bahkan mengusulkan lebih baik ditempuh melalui jalur mediasi saja (di luar pengadian). Begitu juga kasus-kasus pencurian oleh seseorang yang dianggap mewakili rakyat kecil, seperti : kasus seorang nenek yang mencuri buah kakao di Banyumas, kasus pencurian semangka di Kediri dan juga kasus pencurian sabun mandi dan kacang hijau di Cirebon. Kebetulan para pencuri itu adalah orang miskin yang tidak faham tentang hukum, bahkan selain nilai barang yang dicuri relative Volume 12 Nomor 2 Juli - Desember 2009 130 kecil, kasus ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan mediasi di luar pengadilan. Masyarakat luas menganggap keputusan hakim untuk menjerat mereka dengan pasal-pasal KUHP sangat berlebihan dan bertentangan dengan nilai keadilan. Pencuri-pencuri yang miskin itu berhadapan dengan saksi pelapor yang secara materi jauh lebih kaya. Nilai keadilan terusik, karena pengadilan selalu memenangkan pihak yang kaya. Hal ini makin dianggap serius, karena kepercayaan publik terhadap aparat hukum sangat menurun, sejak kasus Bibit Chandra, para Ketua KPK yang dinyatakan sebagai tersangka, padahal hal itu hanya merupakan kriminalisasi oleh pihak Kepolisian.Dari semua kasus itu yang menarik adalah dari satu sisi, sebagian masyarakat telah lebih sadar hukum sehingga setiap sengketa dilaporkan kepada pihak penegak hukum, tetapi sebagian yang lain juga kurang faham bahwa pengadilan bukan satu-satunya media untuk menyelesaikan perkara bagi para pihak yang bersengketa. Masih

ada cara lain di luar pengadilan yang sebenarnya lebih tepat dan cepat untuk menyelesaikan kasus sengketa dan atau kriminal, yaitu mediasi. Penyelesaian sengketa, tidak selalu dilaksanakan dengan persidangan pengadilan, akan tetapi cara-cara damai dapat ditempuh dan diupayakan secara lebih efektif dan efisien dengan lembaga damai (dading) yang di atur dalam pasal 130 HIR/ pasal 195 RBG. Pasal ini merupakan pasal yang lebih mengefektifkan serta meningkatkan manfaat dari kebijakan pembaharuan peradilan. Bahkan kebijakan ini diperluas, dengan mendorong pengembangan mediasi pada umumnya. Pengembangan pasal 130 HIR/Pasal 195 RBG dikonstruksikan sebagai mediasi oleh pengadilan yang akan menjadi dasar pengembangan Court Connected Mediation (Jacqueline, 1992:56). Hal ini juga dilakukan guna pengembangan mediasi di luar pengadilan. Masyarakat merespons dengan cukup bagus, sehingga kemudian dibentuk lembaga-lembaga mediasi seperti halnya mediasi nasional. Sebagai implementasinya, berbagai pelatihan dilaksanakan baik pada kalangan para hakim, pengajar pada fakultas hukum, maupun anggota masyarakat yang berminat. Mahkamah Agung menetapkan beberapa pengadilan sebagai proyek pilot (pilot project) seperti pengadilan Negeri Batu Sangkar. Pada sejumlah Pengadilan Negeri, seperti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Muara Enim, telah menyelesaikan beberapa perkara melalui mediasi. Di Pengadilan Agama juga telah diperkenalkan dengan mediasi guna lebih meningkatkan upaya-upaya damai yang selama ini dijalankan untuk memperbaiki hubungan keluarga yang sedang retak (ingin berpisah/talaq).

Di samping penyelesaian perkara melalui mediasi, juga tidak menutup Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan 131 kemungkinan adanya penyelesaian perkara melalui arbitrase. Dalam hal ini, pengadilan harus lebih tegas menyatakan tidak berwenang mengadili suatu sengketa yang di dalam perjanjiannya berisi klausul arbitrase. Begitu pula alasan-alasan pembatalan arbitrase harus sesuai dengan bunyi ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase. Hakim harus menjauhkan diri dari penafsiran, apalagi melakukan konstruksi untuk membenarkan alasan pembatalan putusan arbitrase (Saleh, 1994:13). Dalam pembatalan arbitrase, hakim harus berpegang pada asas final award kecuali dapat dibuktikan keadaan yang sebaliknya sebagaimana bunyi Undang-undang atas dasar pendirian ini Mahkamah Agung hampir, bahkan mungkin dalam semua kasus selalu menolak gugatan pembatalan putusan arbitrase (Dimyati, 1994 : 23).

KEUNTUNGAN MEDIASI DAN BIAYA PERKARA

Jika dibandingkan berperkara melalui proses pengadilan, maka mediasi lebih mudah dan murah. Namun bukan hanya sekedar lebih mudah dan murah, tetapi juga memberikan keuntungan yang lain sebagaimana berikut:

1.      Adanya dua asas yang penting dalam mediasi, yakni: Pertama, terhindarnya dari posisi pihak yang kalah dan pihak yang menang, menjadi sama-sama menang (win-win solution). Sama-sama menang tidak saja dalam arti ekonomi atau keuangan, melainkan termasuk juga kemenangan moril, reputasi (nama baik dan kepercayaan).  Kedua,  putusan tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar kesejajaran kepatuhan dan rasa keadilan.

2.      Penyelesaian melalui mediasi akan lebih mempersingkat waktu penyelesaiannya, perpanjangan waktu dalam berperkara tidak semata-mata beban ekonomi keuangan. Tidak kalah penting, beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara.

3.      Berperkara dapat menimbulkan efek sosial yaitu putusnya tali silaturrahmi (hubungan persaudaraan atau hubungan sosial). Bukan saja antar pihak yang berperkara, melainkan efek sosial dapat meluas sampai pada hubungan kekerabatan yang lebih luas. Dengan melalui cara mediasi hal-hal tersebutdapat dihindari. Hubungan silaturrahmi yang retak dapat direkat kembali.

4.      Mediasi sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia yang mengutamakan dasar kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan dan gotong-royong. Mediasi juga merupakan instrumen yang baik dalam menyelesaikan sengketa untuk menjaga dasar-dasar kekerabatan, paguyuban dan Volume 12 Nomor 2 Juli - Desember 2009 132 kekeluargaan tersebut.

5.      Mediasi adalah cara yang tepat menyelesaikan sengketa-sengketa perniagaan. Mediasi merupakan gejala global dengan berbagai peliknya keperkaraan (ongkos, waktu, hukum, yang makin kompleks, reputasi dan lain-lain), maka dengan mediasi sebagai alternatif, cara penyelesaian sengketa yang berkembang mengglobal, baik sebagai keluarga, bangsa-bangsa, maupun tata cara lembaga hukum secara internasional.

6.      Keuntungan mediasi bagi pengadilan adalah:

a.       Mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan;

b.      mengurangi penundaan dalam penyelesaian perkara;

c.       Hakim berkesempatan lebih mendalami setiap perkara, sehingga akan meningkatkan mutu putusan demi kepentinganperkembangan hukum maupun kepentingan pihak yang bersangkutan.;

d.      Mediasi merupakan salah satu alat penangkal atas kepercayaan social yang rendah terhadap reputasi hakim. Karena penyelesaian meditasi ditentukan oleh pihak-pihak, bukan oleh hakim;

e.       (e) Secara berangsur-angsur berperkara di pengadilan dapat lebih diarahkan pada persoalan-persoalan hukum (bukan nilai perkara) yang kompleks dan mendasar yang akan mempengaruhi perkembangan hukum, bahkan ilmu hukum termasuk pula mediasi lebih menonjol pada sengketa-sengketa yang bersifat keperdataan. Namun tidak menutup kemungkinan dalam perkara pidana pula. Sebagaimana halnya perdamaian dalam sistem adat-istiadat maupun hukum adat kita, tidak terbatas pada sengketa perdata. Perdamaian juga lazim dalam perbuatan (perkara) yang bersifat kepidanaan. Tidak jarang suatu perbuatan yang dapat dipidana diselesaikan secara kekeluargaan (Goodpaster, 1993 : 7).

Dalam hal terjadi kematian akibat perkelahian atau pertengkaran, misalnya, perdamaian terjadi melalui kompensasi terhadap keluarga korban. Kompensasi ini tidak semata bersifat materiil. Dapat juga bersifat immateriil seperti denda adat, kewajiban melakukan sesuatu untuk memulihkan keseimbangan magis. Bahkan pernyataan penyesalan dan permohonan maaf yang tulus dan diterima oleh keluarga korban tidak jarang menjadi dasar perdamaian yang penting. Di masa dahulu, peran penting mendamaikan dilakukan oleh ketua adat atau kepala adat, kepala kaum atau kepala-kepala kerabat. Sekarang, dalam praktek perdamaian dilakukan oleh atau dihadapan kepolisian atau pejabat pemerintah lainnya. Praktek semacam ini tidaklah bertentangan dengan tujuan atau fungsi hukum seperti fungsi memulihkan ketenteraman, memelihara perdamaian dalam masyarakat. Karena itu sangat baik atau tetap dijalankan. Lebih dari itu, upaya Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan 133 damai semacam ini harus membawa konsekuensi hukum yaitu menutup perkara begitu dicapai perdamaian. Doktrin yang mengatakan: sifat pidana tidak hapus sehingga perkara akan tetap diteruskan walaupun ada perdamaian, mestinya harus dihapuskan. Dapat saja, sifat pidana tidak hapus, tetapi perdamaian menghilangkan atau menghapus hak menuntut (memperkarakan). Perdamaian untuk sesuatu perbuatan pidana dapat disebut sebagai abolisi sosial seperti abolisi yang ada pada Presiden (lazim dimasukkan sebagai hak preogratif Presiden). Tentu saja ada perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang tertutup untuk diselesaikan secara damai yaitu perbuatan pidana yang berkaitan dengan keamanan negara (national security) atau kepentingan nasional (national interest), atau kejahatan terhadap pejabat negara. Meminjam ajaran Rescoe Pound, (walaupun dalam konteks yang berbeda), kejahatan semacam ini dapat disebut sebagai kejahatan yang menyangkut public interest, berbeda dengan  social interest (Harahap, 1997: 20).

Bagaimana dengan korupsi yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar? Barangkali ada baiknya mempergunakan  seperti telah disebutkan diatas pendekatan Roscoe Pound. Selain public interest, Roscoe Pound membedakan juga antara social interest dan  individual interest. Korupsi yang merugikan negara dapat ditinjau dari public interest dan social interest. Telah dikemukakan, publik interest menyangkut kepentingan negara. Korupsi sangat nyata merugikan keuangan negara sehingga mempunyai sifat kepentingan nasional (national interest). Bahkan korupsi yang merajalela, dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan dan keamanan negara (national security). Namun, korupsi juga berkaitan dengan social interest, yaitu kepentingan rakyat banyak terhadap uang yang di korupsi. Yang disebut uang negara tidak lain dari uang rakyat. Dari segi kepentingan sosial (rakyat), bukanlah pemidanaan badan yang menjadi kepentingan utama. Ditinjau dari kepentingan sosial, pengembalian uang yang dikorupsi akan lebih bermanfaat untuk menjalankan program yang menyangkut kepentingan rakyat banyak. Disini ada semacam overlapping  bahkan tension antara public interest dan social interest. Roscoe Pound sendiri mengakui kemungkinan overlapping  atau tension  tersebut. Dalam keadaan seperti ini, betapa penting pilihan sentencing policy baik yang bersifat umum atau khusus. Tanpa ada kepastian pilihan, maka pemberantasan korupsi akan selalu terombang-ambing dengan polemik yang berkepanjangan. Dalam praktek peradilan   sepanjang terbukti putusan akan sekaligus meraih dua aspek kepentingan dengan menjatuhi pidana badan dan kewajiban membayar uang pengganti. Pertanyaannya : Apakah hasil yang dicapai cukup efektif?. Paling Volume 12 Nomor 2 Juli - Desember 2009 134 tidak ada dua hal menyangkut efektivitas ini. Pertama, sejauh mana putusan uang pengganti telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ketidakefektifan pelaksanaan putusan uang pengganti terjadi karena kelambanan, maupun kekayaan terpidana telah sangat berkurang karena telah dialihkan ke pihak atau tempat lain. Kedua, seberapa banyak, perkara-perkara korupsi yang telah berhasil di bawa ke pengadilan, untuk mengembalikan kerugian negara. Pengamatan sekilas memberi kesan kasus-kasus korupsi yang sudah diungkapkan adalah korupsi yang secara langsung dilakukan oleh kalangan birokrasi. Dari berbagai kasus yang populer, korupsi yang terungkap dan banyak dibicarakan adalah korupsi yang terjadi setelah reformasi. Kasus-kasus dugaan korupsi sebelum reformasi nampak makin sulit diungkap dan seperti disebutkan diatas  kebanyakan dari kalangan birokrasi, sedangkan mereka yang secara nyata menerima uang yang merugikan negara masih sangat terbatas di Indonesia (Christoper, 1995 : 9). Bagaimana dengan perbuatan pidana yang semakin menyangkut social interest (kepentingan orang banyak). Contoh yang menarik adalah perbuatan pidana pencemaran lingkungan. Kepentingan sosial perkara semacam ini lebih nyata dibandingkan dengan kepentingan sosial perkara korupsi. Karena itu, dalam praktek di berbagai negara, tuntutan pencemaran lingkungan tidak diarahkan pada pemidanaan melainkan pada ganti rugi untuk memulihkan lingkungan dan memulihkan korban pencemaran. Dalam sistem hukum Indonesia hal ini dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) atau upaya perdamaian melalui mediasi. Meskipun pemidanaan dapat disertai tuntutan ganti rugi atau uang penggantian, tetapi kecenderungan yang lebih kuat adalah tuntutan ganti rugi. Pemidanaan dilakukan, apabila pencemaran itu berkaitan dengan national interest yang tidak dapat dipulihkan melalui ganti rugi. Dalam kaitan mediasi pidana ini, perlu perhatian terhadap konsep pemidanaan

restorative (restorative justice) yang secara konseptual dicoba dikembangkan di beberapa negara seperti Canada dan Australia